WALHI SUMBAR

Pers-Release 15 Maret 2021 No: PR/01-SEK/F50-Rilis/III-2021 FORMAT 50 KOTA HANYA MEMINTA PENGALIHAN TRASE, BUKAN MENOLAK PROYEK STRATEGIS NASIONAL Limapuluh Kota, Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol (FORMAT) 50 Kota lahir sebagai wadah penyaluran  aspirasi masyarakat … Baca selengkapnya

Baca selengkapnya

Stakeholder di Sumatera Barat :  Berkomitmen Melindungi Pembela HAM Sektor Lingkungan Padang, 16 Februari 2021 Stakeholder di Sumatera Barat menyatakan komitmen untuk mewujudkan perlindungan pembela HAM sektor lingkungan di Sumatera Barat. Pernyataan terseb… Baca selengkapnya

_Hutan Lindung Batanghari di Solok Selatan, Sumatera Barat, terus digasak tambang emas ilegal. Aktivitas tambang tersebut mengancam kondisi hutan lindung dan meningkatkan sedimentasi di Sungai Batanghari. SOLOK SELATAN, KOMPAS — Hutan Lindung Batanghari di S… Baca selengkapnya

Jakarta, 27/11/2019 - Pemerintahan jokowi sejak 2015 - 2019  telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar untuk program Perhutanan Sosial yang merupakan program prioritas pemerintah Program Strategi Nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 56 tahun … Baca selengkapnya

Perladangan sagu masyarakat di kawasan izin HTI PT. BAE (Doc. YCMM) Koalisi Pembela HAM Sumbar meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar untuk membatalkan SK No. 619/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2018 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Ka… Baca selengkapnya

Walhi Sumatera Barat, pada jum’at 18 Oktober 2019 yang lalu menyelenggarakan diskusi publik tentang Satu Tahun Implementasi Inpres Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Barat. Secara khusus, diskusi publik … Baca selengkapnya

Produk Wilayah Kelola Rakyat adalah produk yang dihasilkan dari desa yang memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelesatarian lingkungan dan sosial. Produk ini sebagian berasal berasal dari dalam dan sekitar kawasan hutan yang dikelola secara lestari.… Baca selengkapnya