Padang, 2 Mei 2017

 Walhi Sumatera Barat merupakan lembaga yang bekerjauntuk penyelamatan lingkungan hidup,melihat proses penegakan hukum Polda Sumatera Barat khususnya penegakan hukum pada sector sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sudah lebih dari 3 (tiga)bulan, belum memperlihatkan keseriusan dan ketegasan dalam memperoses hukum tersangka YY yang diduga telah melakukan aktivitas pertambangan Ilegal (Illegal Mining)di Jorong Batuhampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.Awalnya Walhi Sumatera Barat mengapresiasi kinerja Polda Sumbar yang membongkar kasus Pertambangan Illegal di Jorong Batuhampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam pada 10 Februari 2017 yang lalu. Namun pasca penangkapan YY, Polda Sumbar justru mengambil tindakan yang menurut kami tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat korban/terdampak atas perbuataan yang dilakukan YY, yaitu dengan menangguhkan penahanan YY hingga saat ini.

Tidak hanya itu saja, Walhi Sumbar memantau pasca penangguhan penahanan, tersangka YY mendapatkan penghargaan sebagai Ketua Panitia pada event Tournament Volley Ball Kapolda dan Danrem Cup yang diselenggarakan oleh Kapolda Sumbar dan Danrem 032/Wirabraja pada tanggal 26 April 2017 s/d 1 Mei 2017,Kami sangat menyayangkan peristiwa tersebut terjadi karena bisa saja mempengaruhi profesionalitas dan indenpendensiPolda Sumbar dalam menindak lanjuti proses hukum YY. Disamping itu, peristiwa tersebut juga menjadi tolak ukur bagi masyarakat terhadap keseriusan dan ketegasan Polda Sumbar dalam melanjutkan proses hukum pelaku, bahkan dengan adanya pelibatan YY dalam even yang diselenggarakan oleh Institusi penegak hukum yang sedang menyelidiki kasusnya, terkesan ada keberpihakan dan perlakukan khusus terhadap YY dan tentunya perlakuan ini akan menciderai kepercayaan dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menyikapi peristiwa tersebut diatas, Walhi Sumbar menyurati Kapolda Sumatera Barat Cq. Ditreskrimsus Polda Sumbar Cq. Kasubdit IV Direskrimsus Polda dengan Surat Nomor : 25/ED-WSB/IV/2017   prihal: Koordinasi dan Klarifikasi tertanggal 13 April 2017yang pada pokoknya menanyakan perkembangan penanganan dan tindak lanjut proses hukum serta alasan-alasan penagguhan penahanan terhadap tersangka YY, juga meminta Klarifikasi tentang kebenaran apakah tersangka YY adalah orang yang sama dengan orang yang diberikan penghargaan sebagai ketua panitia pelaksana Open Tournament Volley Ball Kapolda & Danrem Cup yang diselanggarakan pada tanggal 26 April 2017 sampai dengan 1 Mei 2017. Sebab situasi ini perlu mendapat penjelasan secara terang, jika tidak akan menghilangkan kepercayaan publik, namun surat tersebut sampai saat ini belum ditanggapi oleh pihak Polda Sumbar, Selanjutnya untuk menindak lanjuti Surat Nomor : 25/ED-WSB/IV/2017, Walhi Sumatera Barat telah mengirimkan Surat Nomor : 30/ED-WSB/V/2017 perihal Perkembangan Koordinasi dan Klarifikasi tertanggal 4 Mei 2017.
Oleh karena itu, demi menjaga kepercayaan dan rasa keadilan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi keberlansungan hidup manusia di bumi, Walhi Sumbar berpandangan dan mendesak:
1.      Kapolda Sumatera Barat Cq. Ditreskrimsus Polda Sumbar Cq. Kasubdit IV Direskrimsus Polda Sumbar harus segera dengan serius, tegas serta tidak berpihak dalam melanjutkan proses hukum YY sebagai orang yang diduga kuat telah melakukan penambangan illegal di Jorong Batuhampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam pada 10 Februari 2017 yang lalu. Karena kejahatan atas sumber daya alam dan lingkungan merupakan kejahatan luar biasa (ordinary crime) yang berdampak serius dan sifatnya berkelanjutan sehingga mengancam kerlangsungan makhluk hidup di bumi ini, sehingganya dibutuhkan penegakan hukum yang serius pula
.
2.      Sebagai bentuk peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kami mendesak Kapolda Sumatera Barat Cq. Ditreskrimsus Polda Sumbar Cq. Kasubdit IV Direskrimsus Polda Sumbar untuk segera memberikan tanggapan atas Surat Walhi Sumbar Nomor : 25/ED-WSB/IV/2017,karena sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam Pasal 65 ayat (2) dan ayat (4)bahwa :
“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
“ Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

3.      Kapolda Sumatera Barat Cq. Ditreskrimsus Polda Sumbar Cq. Kasubdit IV Direskrimsus Polda Sumbaruntuk selanjutnya harus lebih transparan dalam menginformasikan pekembangan kasus a quo, karena hal tersebut telah diatur dan ditegaskan dalam Perkap Polri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Polri dalam Pasal 3 Huruf e yang menegaskan Prinsip-prinsip dalam peraturan ini salah satunya memiliki Prinsip Transparan  yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;

4.      Bahwa ketidak seriusan Polda Sumbar dalam menindak lanjuti kasus a quo, sama saja dengan tidak melindungi hak asasi manusia atas lingkungan hidup sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa peraturan dibawah ini :

-     UUD 1945 Pasal 28 H Ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahterah lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”.
-     Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup khususnya Pasal 3 (g), dan menghilangkan rasa aman bagi masyarakat untuk menikmati haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
-     UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 (b) bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan “ menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia”.
-     Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM khususnya Pasal3 yang menyebutkan “Masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat”.

5.      Walhi Sumbar bersama Masyarakat akan terus mengawal proses hukum kejahatan lingkungan ini, dan mendesak agar penegakan hukum dilakukan betul-betul secara professional dan tidak berpihak sehingga pelaku kejahatan lingkungan tidak senantiasa bebas tanpa hukuman. Dimana Hal ini didasarkan atas :
-     Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dalam Pasal 44 menjelaskan “Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
-     Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 7 menjelaskan “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”.

6.      Selanjutnya, sebagai komitmen dalam ikut berpartisipasi memberantas kejahatan lingkungan (terutama tambang illegal), maka dalam waktu dekat Walhi Sumbar akan melaporkan temuan-temuan Walhi Sumbar kepada Gubernur Sumbar dan Kapolda Sumbar sertapihak terkait lainnya, guna bisa dilakukan upaya terintegrasi penyelamatan lingkungan hidup dan penegakan hukum bagi setiap pelaku.

Contact Person :
Uslaini (Dir. WALHI Sumbar):  0811 3345 654
Wengki Purwanto (Tim Hukum WALHI Sumbar/ Ketua PBHI Sumbar) : 081266744971